FAQ #2 – Which Liberal I am?

Sharing is caring!

Saya ini Liberal yang mana?

(English version provided here: https://youtu.be/67_C_AaORgU)

Bukan hanya Islamisme yang bisa terbagi-bagi sampai 73 macam, Liberalisme juga demikian.

Oleh karena itu, penting bagi saya untuk menjelaskan: Liberal yang seperti apa yang saya imani?

Saya rasa kita dapat dengan mudah mengatakan bahwa Liberalisme adalah sebuah mazhab kebebasan. Ia mengukur kemajuan peradaban dari seberapa besar kebebasan individu dapat terjamin.

Namun, kebebasan itu sendiri adalah sebuah penanda kosong (floating signifier/empty signifier–suatu hal yang multitafsir), sehingga ia memunculkan beragam pertanda (signified–definisi, ciri-ciri, identifikasi). Hal ini membawa saya pada kesimpulan bahwa keberagaman wajah Liberalisme bertumpu pada persoalan makna kebebasan itu sendiri.

Liberalisme Smithian membela habis kebebasan pasar, sementara Liberalisme Keynesian mengoreksi dan mendorong sedikit intervensi negara (untuk meningkatkan aggregate demand). Sementara itu sebagian pemikir Liberal masih mengimani dibutuhkannya negara sebagai penjamin kebebasan (baca: hak) individu, sebagian lainnya yang merasa tidak membutuhkan negara berdiri sebagai Anarko-Libertarianis atau Anarkis.

Melihat luasnya range perbedaan antara mazhab Liberal yang satu dengan yang lain dan tidak ada satu subjekpun di dunia ini yang cukup otoritatif untuk membatasinya, maka di sini saya akan langsung menjabarkan saja posisi saya terkait pemaknaan kebebasan ini tanpa mengafiliasikan diri saya dengan kategori Liberal tertentu. Saya juga akan mengutip langsung argumen dari sejumlah pemikir kebebasan yang kebetulan sepandangan dengan saya.

Sejak kapan bebas ada batasnya?

Secara alamiah, segala sesuatu yang ada di dunia ini bebas. Tidak ada hal apapun yang tidak boleh dilakukan sejauh kapasitas morfologi dan fisiologi organisme yang terbatas oleh hukum alam (fisika) dapat menjangkaunya.

Kalau kita persempit dalam konteks manusia sebagai salah satu spesies yang mendiami bumi, maka dapat dilihat bahwa secara alamiah, tidak ada yang tidak boleh kita lakukan.

Kita boleh membunuh, kita boleh membakar rumah orang, kita boleh berteriak sekencang yang kita mau, bertelanjangan di jalan raya, dan seterusnya.

Tapi, itu semua kondisi default atau apa yang by nature kita terima. Dalam perkembangannya, manusia sebagai spesies dengan kecerdasan unggul tidak bisa menahan dirinya untuk tidak membangun keberadaban atau kemajuan.

Atas nama peradaban, yang banyak dari kita klaim sebagai pembeda utama manusia dari mamalia lain, manusia membuat batasan-batasan berupa norma untuk apa yang baik dan buruk serta hukum untuk apa yang legal dan tidak legal.

Ketika masyarakat sudah terbiasa mengenal norma dan hukum, maka otoritas selalu punya ruang untuk tumbuh dan berdiri mengendalikan keduanya. Sifat khas otoritas atau kekuasaan adalah kontrol.

Otoritas itu mewujud dalam beragam bentuk, mulai dari rezim pemerintahan informal seperti komunitas adat (segala macam persatuan suku-sukuan: Batak, Jawa, Ambon, dst) dan  komunitas agama (segala macam institusi keagamaan: Persatuan gereja, kepemimpinan ulama, dan seterusnya), hingga rezim pemerintahan formal (Pemerintah dari mulai Ketua RT sampai Presiden).

Di titik ini, perdebatan filsafat mengenai masyarakat dimulai. Hal mendasar yang diperdebatkan adalah: Apa saja yang sebaiknya menjadi cakupan kendali otoritas? Berikutnya, saya akan langsung masuk ke posisi saya dalam menjawab pertanyaan ini.

Apa fungsi negara di mata saya?

Saya sepakat dengan Locke (dalam Two Treatises of Government), yakni negara bertugas membela dan melindungi hak dasar yang sama kepada semua warga negara. Maka, perdebatan selanjutnya bertumpu pada: Apa saja yang termasuk dalam hak? (Saya tidak tertarik memakai istilah “hak dasar”, karena seakan-akan ada beragam jenis hak).

Dalam hal ini, saya sepakat dengan Rothbard (dalam The Ethics of Liberty). Satu-satunya jenis hak yang pantas ada adalah hak milik (property right). Bagi saya, hak milik dapat dipertahankan sebagai konsep hak yang kuat karena dapat ditelusuri latar belakang kepantasannya.

Hak milik secara sederhana mencakup otonomi tubuh dan acquired property. Tubuhmu adalah propertimu sama seperti rumahmu adalah propertimu. You own your body, just like you own your cellphone. Kenapa kamu berhak atas rumahmu? Karena kamu membelinya, dengan pengorbanan (cost) yang kamu upayakan sendiri. Ini yang saya maksud dengan penelusuran kepantasan tadi.

Upaya sendiri menjadi dasar mengapa properti patut dilindungi. Saya sangat menghargai upaya individu dalam mengakuisisi properti, termasuk mengakumulasi kekayaan dan meraih apa yang menjadi pleasure atau kebahagiaan baginya. Untuk upaya itu, negara harus bekerja keras melindungi hak milik.

Namun demikian, alasan yang lebih radikal lagi untuk menjelaskan mengapa negara harus melakukan itu adalah fakta bahwa negara dihidupi dari pajak; yang ditarik secara paksa dari individu-individu yang berupaya (bekerja, membuang waktu dan tenaga).

Prinsip menegakkan hak milik berbasis penghargaan yang tinggi terhadap upaya individu ini harus pula diiringi dengan prinsip justice in transfer dan justice in acquisition (Nozick).

Maksudnya, kepemilikan baik itu didapat dengan pemindahan (transfer) maupun pengambilan (acquisition), harus ditransaksikan dengan cara yang adil; yang mana dalam paradigma Liberalisme bertumpu pada (1) kebebasan dan (2) kesetaraan (universal equality; persamaan berbasis azas universalitas).

Dapat dilihat bahwa dalam pandangan saya, negara berfungsi melindungi hak, yang mana termasuk di dalamnya apabila hak tersebut tercantumkan di dalam sebuah kontrak/kesepakatan. Maka, negara juga wajib menegakkan kontrak yang terjadi diantara individu.

Apakah hak atau kebebasan ini absolut alias tanpa batas?

Jika kamu bisa menjadikan segala yang ada di dunia ini, termasuk manusia di dalamnya, menjadi hak milikmu… Maka ya, kebebasanmu absolut.

Karena batasan terhadap kebebasanmu adalah jangkauan otonomi berbasis hak milik itu sendiri. Kamu hanya memiliki otonomi atas apa yang menjadi hak milikmu.

Bolehkah kamu membakar rumah milik jemaat Syiah Sampang? Tidak boleh. Bolehkah kamu membakar rumahmu sendiri? Boleh. Bolehkah kamu membunuh Rizieq Shihab? Tidak boleh. Bolehkah kamu membunuh dirimu sendiri? Boleh.

Tampak jelas bahwa hakmu akan dengan otomatis terbatasi oleh jangkauan hak itu sendiri.

Jadi, jangan sampai ada lagi yang ceriwis ngomel-ngomel ke saya: Duh kalo bebas semua chaos dong! Ini bebas kebablasan namanya! Masa bebas tanpa batas sih?!!!

Bagaimana dengan keterpisahan ruang privat dan publik?

Karena jangkauan otonomimu hampir tidak mungkin berhasil mengakuisisi seluruh dunia ini, maka ruang yang menjadi wilayah hak milikmu tentu terbatas; itulah ruang privatmu. Sisanya terbagi dalam ruang publik dan ruang privat individu lain. Masalah pembatasan hak yang kemudian harus diatur oleh negara (bukan hanya berbasis jangkauan otonomi) adalah dalam konteks ruang publik.

Di ruang privat, individu yang berotonom bebas mengejawantahkan otonominya. Sementara di ruang publik, properti yang ada bukan milik individu perseorangan, melainkan milik otoritas (negara) dan diposisikan sebagai fasilitas untuk semua individu tanpa terkecuali (common goods). Dalam hal ini, perlu dilakukan proses pembuatan aturan yang egaliter (demokratis) untuk diberlakukan di ruang publik.

Di ruang publik, hendaklah ada hukum yang berlaku universal. Saya sepakat dengan Hayek (dalam Constitution of Liberty), yakni segala bentuk pengecualian dalam hukum adalah privilege (yang mana tidak mencerminkan keadilan).

Sementara sebagai prinsip dalam pemberlakuan hukum pembatasan otonomi di ruang publik, saya mendukung harm principle ala Mill (dalam On Liberty). Batasan hanya diberikan pada sesuatu yang menimbulkan harm (kerugian) pada individu lain, yang menurut saya hanya berbentuk material (terbukti ada secara empiris, terukur).

Bagaimana saya menyikapi kebebasan berbicara?

Saya anggap mulut adalah bagian dari tubuh, kamu tidak harus sepakat dengan ini. Saya secara subjektif melihat mulut terpancang di wajah, di bawah hidung. Sementara wajah ada di kepala, menutupi otak bagian depan.

Menurut saya, kepala adalah bagian dari tubuh. Dari sini, tampak bahwa individu memiliki hak atas mulutnya. Maka dari itu, negara wajib melindungi hak atas mulut yang dimilik tiap-tiap warga negara.

Sejauh mana kamu bisa menggunakan mulutmu? Ya sejauh jangkauan otonomimu.

Contoh: Kamu boleh menggunakan mulutmu untuk makan pop corn yang sudah menjadi hak milikmu. Sama halnya dengan kamu tidak boleh menggunakan mulutmu untuk makan pop corn yang bukan hak milikmu.

Bagaimana dengan konten pembicaraannya?

Saya pribadi memandang bicara tidak perlu dibatasi. Bicara, baik mencakup gelombang bunyi (lisan) maupun tidak (tulisan), tidak mengandung potensi harm apapun, melainkan hanya offense (ketersinggungan).

Kalau saya bicara memprovokasi kamu untuk membunuh ibumu, lalu kamu membunuh ibumu, nyawa yang hilang bukan dampak dari saya bicara, melainkan dampak kamu (misalnya) menghujamkan pisau ke dada ibumu.

Sementara itu, kamu punya otonomi penuh untuk mengendalikan tanganmu apakah akan kamu pakai untuk membunuh ibumu atau tidak. Pun sejak awalnya, kamu punya otonomi penuh untuk mengendalikan telinga dan otakmu, apakah kamu mau mendengarkan dan mengikuti omongan saya atau tidak.

Lalu, untuk urusan catcalling. Bersiul atau apapun itu. Kamu anggap itu pelecehan? Sama seperti pemerkosaan atau tepok pantat? Saya tidak sepakat dengan itu. Bagi saya, intervensi terhadap otonomi tubuh haruslah bersifat material. Di situ, baru dibutuhkan consent. Misal, saya mau meremas penismu, maka saya harus minta ijin terlebih dahulu.

Tapi, kalau gelombang bunyi siulan saya yang belum tentu pun dapat saya kendalikan hendak mendarat di mana, karena gelombang bunyi di udara mudah menyebar, kamu asumsikan selalu secara khusus dilayangkan pada epidermis telingamu atau rumah siput di dalamnya, dan oleh karenanya kamu anggap mengintervensi ruang privatmu, maka bunuh saja hayati di rawa-rawa.

Masalah lainnya, soal penyebaran gagasan. Kalau kamu tidak suka saya bicara membela Komunisme, kamu balas saya dengan kata-kata. Kalau kamu tidak suka saya mengkritik tuhanmu, kamu balas pula dengan kata-kata. Dengan begitu, otonomi kita terhadap mulut berlaku setara.

Kamu boleh bicara apapun, saya boleh bicara apapun juga. Kalau kamu lebih senang saya tidak bicara, maka larangan yang sama hendaknya berlaku pula atasmu (ini merujuk hukum universal ala Hayek tadi).

Bagaimana dengan kebebasan pasar?

Saya sepandangan dengan Smith. Zero intervention to the market, let it be.

Biarkan supply menemui demand dengan caranya. Hal ini juga berarti saya mendukung kebebasan penuh untuk orang berjual-beli apapun juga di pasar. Yang perlu dijamin oleh negara adalah: HAK, termasuk penegakan kontrak antar individu (yang bertransaksi).

Misal, saya berkontrak dengan agen untuk menjual jasa pijat refleksi dan untuk pekerjaan itu, saya akan dikirim ke Jepang. Tiba-tiba sesampai saya di sana, saya bukan diminta memijat refleksi (saja), malah diminta mengulum penis. Di sinilah negara perlu intervensi: Menegakan kontrak. Bukan malah doyan sekali membatasi ruang gerak individu sebagai pelaku ekonomi.

Misal, dalam konteks jual-beli narkoba. Yang jual-beli si A dan B. Si A mau jual, si B mau beli. Eh, negara nyelonong menjarain si A, padahal dia ada sebagai implikasi logis keberadaan B. Ini namanya bodoh, karena merupakan sebuah pembuangan energi yang sia-sia.

Si A mau jual apapun, si B mau beli apapun, apa masalahnya dengan negara? Apalagi dengan si C sampe Z?

Yang terjadi di negara Indonesia yang kucintai adalah: Si A mau jual X, si B mau beli X, si C-Z nodong negara nyuruh tangkep si A. Laaaaaah, situ waras?

Ini biasa terjadi dalam kasus jual-beli suara. Saya punya hak suara, saya mau jual ke kandidat yang mau beli. Salahnya di mana? Kalau saya gak jual juga pasti ada aja yang jual. Kenapa? Ya karena supply itu sudah takdirnya emang berjodoh dengan demand.

Never in a million years it will be for somebody else.

Sekarang kalo dibalik, kandidatnya yang penjual (duit), pemilih yang pembeli (pake suara). Sama aja. Intinya apa? Mereka, yang mau beli dan yang mau jual, ketemu dalam satu waktu yang indah di tengah hujan meteor editan ala SCTV. Sesederhana itu.

Ketika kamu menghina orang yang jual suara, itu sama aja dengan kamu menghina guru yang digaji karena kamu membandingkannya dengan guru relawan (dalam gerakan mengajar sukarela).

If you can do it for FREE, you absolutely can do it for MONEY.

Oke, supaya gak semakin ngelebar, saya cukupkan dulu yaa.

Inilah Liberalisme yang saya pakai dalam memandang segala persoalan kehidupan yang disodorkan pada saya. Paradigma ini mengusung sebuah tatanan yang menjunjung kadilan dengan bersandar pada kebebasan, individualitas, dan universalitas (kesetaraan).

KABAR GEMBIRA! Setelah dua postingan yang agak lumayan berat ini…. Saya akan posting FAQ ringan seputar kehidupan akademik, karier, dan percintaan yang sering ditanyain ke saya oleh kawula Gen Y yang sejak kelas 4 SD udah tanya “kenapa Big Bang gak ada di Bible?” he he 🙂

Sharing is caring!

One thought on “FAQ #2 – Which Liberal I am?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *